:Situs Berita Online Indonesia : www.klickberita.com:

Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Azis menyindir kerja pemerintah yang tidak mengedepankan asas keadilan dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya terlihat dalam penyusunan target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya tidak bilang pemerintah malas, tapi setiap bikin target selalu rendah. Pertumbuhan ekonomi, lifting minyak dan sebagainya selalu rendah. Tapi kalau menyusun biaya, selalu tinggi. Ini kan tidak adil," katanya dalam diskusi Urgensi Penerpaan Ekonomi Pancasila di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (30/6).

Harry mengaku heran dengan fenomena tersebut. Pasalnya, jika prinsip ekonomi diterapkan dalam perusahaan, maka biaya seminimal mungkin dengan hasil semaksimal mungkin.

Akan tetapi lain halnya dengan birokrasi pemerintah, jadinya biaya semaksimal mungkin dengan hasil seminimal mungkin.

"Itulah yang terjadi sekarang ini. Apa memang birokrasi harus seperti itu?" kata Harry.

Menurutnya, pembangunan ekonomi tanpa keadilan maka akan berujung dengan kehancuran. Bukan hanya kehancuran negara tetapi kehancuran penduduknya juga.

Lebih jauh lagi, jika keadilan tetap tidak ditegakkan, maka akan berujung kepada hilangnya peradaban di suatu negara.

"Hilangnya Timor Leste dari negara kita itu sudah contoh kita kehilangan peradaban. Belum lagi kita hampir kehilangan Aceh dan Papua," tambahnya.

Ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak menerapkan ekonomi Pancasila yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

"Kalau pakai prinsip keadilan kan ujungnya kemakmuran. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi berkeadilan," imbuhnya.