::. KLIK BERITA

Langkat - Upaya oknum-oknum di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat untuk mencuri uang negara kelihatannya dilakukan dengan segala cara. Mulai dari menyunat insentif guru honor, memotong anggaran ATK sekolah, memerintahkan para Kasek SD untuk menyisihkan 40 % anggaran DAK pendidikan sampai dengan membuat tumpang tindih anggaran rehab sekolah.

Berdasarkan hasil bedah anggaran yang di lakukan oleh Tim Investigasi Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Langkat Tahun Anggaran (TA) 2009 untuk SKPD Dinas Dikjar Langkat, ditemukan alokasi anggaran yang tumpang tindih pada pos belanja barang dan jasa.
“Pada lampiran Peraturan Kepala Daerah nomor 11 tahun 2009 bertanggal 31 Maret 2009 dan ditandatangani oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, kode rekening 1.01.1.01.01.16 uraian belanja barang dan jasa, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 280 juta untuk rehab berat SDN 056630 Lubuk Jaya Kecamatan Tanjung Pura. Namun pada kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.003, uraian Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, Dinas Dikjar Langkat kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 100 juta untuk rehab berat sekolah yang sama” jelas Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis, pada wartawan Sabtu (21/11) di Stabat.

Aktivis penggiat anti korupsi ini juga meyakini bahwa tumpang tindih anggaran tersebut adalah disengaja bukan semata-mata factor kesalahan. Alasannya, pengalokasian anggaran yang mempergunakan uang negara menempuh sejumlah tahapan dan dibahas bersama oleh panitia anggaran eksekutif sebelum diajukan ke pihak legislative. Namun, Togar Lubis tidak menampik, hal tersebut bisa terjadi disebabkan kurang jelinya panitia anggaran legislative.

“Sejak tahun 2003 s/d awal tahun 2009 banyak pihak yang meragukan temuan kita tentang dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab. Langkat khususnya di Dinas pendidikan. Namun public mulai percaya, setelah BPK RI melakukan audit investigative pada Maret 2009 dan ditemukan dugaan korupsi sekurang-kurangnya Rp.102,7 milyar yang saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian juga dengan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Dikjar Langkat. Publik terperangah setelah kasus korupsi tersebut masuk keranah hukum dan mantan Kadis Dikjar divonis pengadilan 4 tahun penjara karena melakukan korupsi anggaran DAK dan DAU tahun 2007” ujar Togar Lubis.

Togar Lubis juga menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan pihaknya mengkritisi berbagai hal yang terjadi di Dikjar Langkat adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang jelas akan merugikan rakyat Langkat. Sebab pada prinsipinya, kata Togar, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kasek SDN 056630 Lubuk Jaya Kecamatan Tanjung Pura, Ramlan, ketika dikonfirmasi via seluler, mengaku tidak mengetahui perihal tumpang tindih anggaran rehab di sekolahnya. “Saya sama sekali tidak tau, sebab informasi yang disampaikan pada saya adalah bahwa sekolah saya tahun ini menerima anggararan rehab berat sekolah bersumber dari DAK Rp. 280 juta” katanya dengan nada bingung.(Lukman T)